Tidak hanya saat istirahat parlemen jadi tambah, ada juga pergantian besaran dana operasional reses yang masuk ke kantong wakil rakyat. Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti membetulkan ada pergantian biaya reses anggota DPR. Namun masalah angkanya, Winantuningtyastiti tak mengatakan tentu.
Bila rinciannya tak hafal. Namun prinsipnya dialokasikan lantaran perintah UUMD3. Ada pekerjaan anggota DPR memperjuangkan masukan pembangunan daerah, sosialisasi undang-undang, ada pekerjaan untuk kunjungan bila ada masalah di dapilnya. Itu semuanya menambahkan di dukung staf, tenaga pakar termasuk juga aspri. Itu ada biayanya, ” kata Winantuningtyastiti.
Walau tak menerangkan detil dana reses anggota DPR, namun bila merujuk pada angka paling akhir, setiap anggota DPR memperoleh dana reses Rp 150 juta dari nominal terlebih dulu Rp 40 juta. Dana ini cuma buat anggota, belum termasuk juga staf, tenaga pakar serta aspri.
Hal yang mengagetkan lagi yaitu dalam kode etik DPR, pemakaian dana reses tak ditata dengan cara khusus laporan pertanggungjawabannya. Hal semacam itu karena laporan reses berbentuk administratif.
Lantaran bebasnya pemakaian dana tanpa ada terikat laporan pertanggungjawaban ini, berimbas pada sanksi yang juga tak dengan cara khusus ditata. Cuma ada ketentuan etika umum seperti larangan untuk anggota untuk menyalahgunakan wewenang.
“Itu mekanismenya masihlah dibicarakan tim ada dari fraksi, termasuk juga pertanggungjawaban (dana reses), ” terangnya.
Beragam sarana yang dipunyai anggota DPR ini seolah berbanding terbalik dengan keadaan rakyat Indonesia. Terutama harga beras saat ini yang melejit tinggi, pasti berimbas pada kehidupan rakyat miskin. Boro-boro makan enak, dapat isi perut yang kosong juga satu barokah untuk rakyat miskin.
Berikut kenyataan miris rakyat hidup sulit di dalam DPR menggodok ketentuan masalah kenaikan penghasilan :
sumber: http://www.sebarkanlah.com/
0 komentar:
Post a Comment